Kendari | sapasultra.com - Pembangunan Pasar Swadaya Mokoau yang terletak di daerah Nanga-nanga Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu terus menuai polemik.
Teranyar, bangunan pasar tersebut bakal di bongkar Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, lantaran dituding tak memenuhi syarat pendirian pasar secara legal.
Ajuan pembongkaran pasar tersebut pun spontan menuai reaksi dari para pedagang yang menolak adanya pembongkaran.
Jika tak ada solusi maka pro kontra soal pasar Mokoau ini dikhawatirkan banyak pihak bisa berdampak negatif terhadap kenyamanan warga di wilayah itu.
Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Andi Sulolipu, angkat bicara menanggapi soal polemik Pasar Mokoau.
Menurutnya, Pemkot Kendari sebagai pihak pemegang kebijakan perlu duduk bareng dengan para pedagang atau masyarakat sekitar, untuk mengambil langkah tepat tanpa merugikan pihak lain.
“Pemkot harus lebih dulu mencari solusi efektif dengan memanggil seluruh pihak, lembaga dan instansi yang terkait, agar ada kata sepakat dan jalan keluar terkait kelanjutan pasar Mokoau. Kami DPRD telah merekomendasikan pembomgkaran. Kan tetapi harus ada alternatif bagi para pedagang yang sudah membuat lods di Mokoau,”paparnya.
Pengurus GPA Sultra Resmi Dilantik, Iksan Saranani Tekad Majukan Organisasi Berlandaskan Islam
Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari bahkan menyarankan Pemkot harus memberi deskripsi atau gambaran lokasi pasar alternatif yang strategis dan memenuhi syarat, jika memang Pasar Mokoau tak layak agar bisa dimanfaatkan sebagai lokasi baru pedagang membangun lods untuk berjualan.
"Kalau dari saya, Pemkot Kendari harus menghadirkan solusi. Atau setidaknya memberi gambaran lokasi yang cocok untuk digunakan pedagang berjualan supaya tidak ada lagi penolakan," kata Andi Sulolipu yang juga Politisi PDIP Kendari ini, Selasa (21/12/2021).
Andi Sulolipu mengakui bahwa DPRD Kendari melalui Komisi I, II, III sudah meninjau kawasan pasar tersebut dan dewan menerima banyak masukan pertimbangan keberadaan pasar tersebut.
Namun, Andi Sulolipu tetap pada komitmen bahwa pedagang di wilayah itu harus diberi solusi yang jitu, agar mereka tidak mengalami kerugian besar menghabiskan biaya membangun lods pasar dan bisa berjualan secara layak tanpa ada gangguan penertiban.
(UL/DN)
Tags :
