KENDARI, SAPASULTRA.COM - Pasangan calon kepala daerah terus bergerak melaksanakan kampanye politik di Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan target mendapatkan dukungan terbanyak demi bisa menang di Pilkada serentak 2024.
Sekjen Masyarakat Adat Tolaki, Adi Yusuf Tamburaka (AYT), mengamati lahirnya beberapa isu strategis dalam momen pemilihan kepala daerah 2024, diantaranya peningkatan dan perbaikan infrastruktur dan inovasi teknologi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.
Berikutnya, reformasi birokrasi yang mempercepat layanan publik dan efisiensi anggaran pemerintahan dan mencegah terjadinya Nepotisme Kolusi Korupsi (NKK).
Selain isu strategis daerah juga mengemuka isu putra daerah yang diharapkan bisa membawa perubahan berarti untuk Sultra ke depan.
Isu terkait putra daerah dasar lahirnya bermula dari sederet regulasi undang-undang yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang tersebut meliputi UUD 45 Asli, UU 74, UU 75, UU 99, UU 2004, UU 2014.
"Penjabaran dari uraian diatas bahwa UUD 45 Asli sebelum diamandemen mengamanatkan Calon presiden wajib pribumi asli Indonesia sehingga angka 2 sampai dengan angka 6 dalam UU tersebut mengamanatkan PUTRA DAERAH dalam arti luas," katanya.
Akan tetapi jika dalam arti sempit pengertian putra daerah adalah yang memahami sosio kultural daerah itu sendiri.
Tim Redaksi
Tags :
